Jakarta| Visi dan misi capres/cawapres di bidang ekonomi berbicara banyak tentang komitmen mereka untuk menyejahterakan rakyat. Salah satu elemen pentingnya yakni soal keberpihakan ekonomi kepada rakyat kecil.
Dalam agenda prioritasnya sebagai presiden nanti, pembangunan ekonomi
oleh pemerintah Jokowi akan berangkat dari desa/daerah, yakni dengan
optimalisasi kekayaan setempat dan peningkatan perdagangan
antarprovinsi. Ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, Jokowi
menetapkan pembelian daging sapi dari provinsi tersebut untuk memenuhi
kebutuhan DKI. PD Pasar Jaya akan membantu pembangunan pasar dan
pemotongan hewan di sana.
Selain itu, salah satu program prioritas capres/cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) lima tahun ke depan adalah “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah, desa dalam kerangka Negara Kesatuan.” Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi-JK akan ‘melawan’ teori ekonomi menetes ke bawah, di mana pembangunan difokuskan ke kalangan elite, memperkuat kelas menengah di kota-kota besar atau wilayah-wilayah kaya, dengan harapan kesejahteraan nantinya menetes ke bawah.
Mahalnya biaya perdagangan antarpulau, sehingga harga jeruk dari Kalimantan misalnya lebih mahal daripada jika diimpor dari China atau harga barang yang selangit di Papua, juga tak luput dari perhatiannya. Ini jelas bukan masalah ringan.
Seorang menteri perdagangan pada masa pemerintahan SBY dengan terus terang mengatakan bahwa dia angkat tangan kalau diminta memberesi perdagangan antarpulau mengingat kuatnya permainan mafia di hampir semua pelabuhan besar. Pastinya, butuh waktu panjang dan tekad kuat dari pemerintah jika ingin menyelesaikan persoalan ini.
Ketika menghadiri Rakornas V Tim Pengendali Inflasi Daerah 2014 belum lama ini, Jokowi yang berpidato sebagai Gubernur DKI pada acara tersebut, mengatakan pembangunan infrastruktur laut sangat mendesak demi peningkatan kerja sama antardaerah.
Dia menyinggung pembangunan tol laut di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, yang akan membuat biaya pengiriman barang jadi lebih murah sehingga disparitas harga antara Jawa dan luar Jawa dapat diperkecil.
Dengan peningkatan aktivitas bisnis daerah maka peningkatan produktivitas rakyat, kemandirian ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia yang menjadi target pembangunan pemerintah Jokowi-JK berpotensi tercapai.(Kabar24)
